Sulitnya Urban Design Menata Kota, Bima Arya : Terjadi Hambatan Ketika Pemimpin Daerah Tersandera Hutang Pilkada

BOGOR - Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia (IARKI) menggelar talkshow secara virtual dengan mengusung tema 'Refleksi Profesi Urban Design di Indonesia' dalam rangka Inagurasi Anggota IARKI 2021, pada Rabu (8/12/2021).kemarin.

 Dalam diskusi itu Bima Arya berpandangan ada beberapa permasalahan yang menjadi kendala sulitnya urban designer atau urban planner untuk masuk membantu dalam penataan kota, di antaranya visi, kurangnya ASN yang paham terkait urban design atau urban planner.

Baca juga: Joko Widodo: Membangun IKN Harus Berbasis Green Economy

Persoalan lain yang dihadapi adalah harmonisasi regulasi pusat dan daerah, memaduserasikan hak kepemilikan dan pengaturan bangunan, keberagaman versus keseragaman terkait ikhtiar inovasi daerah dalam mewujudkan desain wilayahnya sesuai dengan karakteristik yang dimiliki, sehingga jangan selalu diseragamkan oleh pusat.

"Visi menjadi persoalan utama pembangunan kota, tidak semua kepala daerah memiliki visi yang kuat terkait pembangunan kota, karena yang menjadi hambatan adalah ketika pemimpin daerah itu tersandera hutang pilkada, oligarki politik ekonomi sehingga tidak berpikir untuk jangka panjang (long term), tapi berpikir hanya untuk menggugurkan kewajiban atau hal-hal sifatnya prinsip, " katanya.

Baca juga: Ridwan Kamil: Tetap Jaga Protokol Kesehatan, Omicron Menunggu Kita Lengah

Selanjutnya kata Bima Arya adalah kurangnya ASN yang paham urban design atau urban planner sehingga mimpinya besar tetapi output dan outcomenya standar atau biasa-biasa saja, bahkan seringkali tidak bagus.Hal ini terjadi menurut dia, akibat dua persoalan utama yaitu kota yang tidak nyaman, tidak menjadi loveable city dan kota yang tidak berkarakter. Padahal ungkap di kota-kota di Indonesia memiliki potensi untuk tumbuh menjadi kota yang berkarakter dengan local values, local wisdom dan local culture.

“Hari ini sudah banyak pemimpin-pemimpin di daerah yang sudah saling menginspirasi. Saya belajar banyak dari Kang Emil, Ibu Risma, Mas Azwar Anas dan banyak juga yang belajar tentang apa yang kita lakukan di Kota Bogor. Ini menjadi fenomena yang sangat baik, tapi permasalahannya sekarang adalah bagaimana mengkoneksikan para ahli rancang kota, para teman urban planner, urban designer bisa masuk mulai dari perencanaan. Kalau boleh disarankan masuknya dari zaman pilkada, ” ujarnya.

Baca juga: Perkuat Sinyal di Area Blank Spot, Bupati Sukabumi Terima Kunjungan Indosat

Dengan begitu menurut Bima Arya, para urban designer atau urban planner bisa masuk. Ia mengaku hingga saat ini masih dibantu urban designer dalam menggarap berbagai macam kegiatan.Pada kesempatan itu Bima Arya mencoba untuk memberikan saran agar para urban designer mampu mengidentifikasi siapa-siapa yang memiliki kans untuk memenangkan pilkada, membantu isu dan materi kampanye dan mengawal ketika menjalankan kebijakan.

"Dibaca RPJMD, rencana kegiatannya, RKPD dan semuanya. Menjalin komunikasi secara intens dengan Bappeda bahkan akan lebih bagus jika bergabung menjadi staf ahlinya, " tuturnya.

Baca juga: Gubernur JABAR Ridwan Kamil, Negara Jamin Perayaan Natal Tahun 2021 Wilayah Jawa Barat Akan Aman

“Saya sekarang mengkoneksikan hal tersebut, Kepala Bappeda harus nyambung dengan teman-teman kreatif, urban designer, kampus dan semua sehingga apa yang akan dikerjakan menjadi informasi yang update dari para perancang kota. Sehingga persoalan-persoalan yang tadi saya sebutkan di awal bisa diurai karena kita ingin kota-kota di Indonesia lebih berkarakter, lebih nyaman, loveable city, " paparnya.

Selain Bima Arya, hadir panelis lainnya dalam talkshow sesi pertama Ketua Tim Ahli Bangunan Gedung DKI Jakarta, Gunawan Tjahjono dan Wakil Ketua Umum Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan DPP Real Estate Indonesia (REI), Hari Ganie.Pada sesi dua diisi Ketua Umum Ikatan Arsitek Lansekap Indonesia (IAPI), Dian Heri Sofian, Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAPI), Hendricus Andy Simarmata dan Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia (IAPI), Georgius Budi Yulianto.

Baca juga: Presiden Joko Widodo: Pelayanan Publik Harus Ramah dan Tak Berbelit

Sumber : (Prokompim Kota Bogor )